• Berita

    Bimtek Pelaporan LHKASN di Inspektorat

    Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Demak yang diwakili oleh Kasubag Umum dan Kepegawaian beserta staf menghadiri Bimtek Pelaporan LHKASN di Inspektorat Kabupaten Demak pada rabu (22/01/20).

    Adapaun peraturan Menteri mengenai LHKPN
    Kewajiban Penyelenggara Negara untuk melaporkan harta kekayaan diatur dalam:

    1. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggara Negara Yang Bersih Dan Bebas Dari Korupsi, Kolusi Dan Nepotisme;
    2. Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2002 tentang Komisi Pemberantasan Tindak Pindana Korupsi; dan
    3. Peraturan Komisi Pemberantasan Korupsi Nomor: 07 Tahun 2016 tentang Tata Cara Pendaftaran, Pengumuman dan Pemeriksaan Harta Kekayaan Penyelenggara Negara.

    Adapun manfaat laporan harta kekayaan ini untuk mewujudkan penyelenggaraan negara yang bersih dan membantu memenuhi 7 azas penyelenggara negara yang disebutkan dalam UU Nomor 28 tahun 1999.

    Wajib LHKPN tidak hanya bagi Pejabat Negara pada Lembaga Tinggi Negara juga mencakup sampai pejabat lain yang memiliki fungsi strategis sesuai Peraturan yang berlaku (Pasal 2 UU Nomor 28/1999). 

    Permenristekdikti Nomor 43 Tahun 2015 telah menetapkan bahwa nama-nama jabatan pimpinan perguruan tinggi negeri dari Rektor sampai Ketua/Koordinator Program Studi. 

    Melalui kegiatan bimtek ini diharapkan tidak ada lagi kesalahan dalam pengisian e-LHKPN dan seluruh Wajib LHKPN di lingkungan Pemerintah Kabupaten Demak.