• Berita,  Bidang 1

    Permohonan Pemeriksaan dan Rekomendasi UKL-UPL PT. Jaya Vana Indonesia dan PT. Pelita Anugerah

    Upaya Pengelolaan Lingkungan Hidup dan Upaya Pemantauan Lingkungan Hidup (UKL-UPL) adalah Dokumen Lingkungan Hidup (DLH) yang harus disusun oleh pelaku usaha yang kegiatan usahanya tidak berdampak penting terhadap lingkungan hidup. Dokumen ini akan menjabarkan proses pembangunan infrastruktur usaha (baik bangunan, instalasi pabrik, dll), kondisi tanah atau aspek geologis, jenis dampak lingkungan yang mungkin terjadi (baik berupa limbah cair, padat, gas, suara), serta cara pelaku usaha untuk mengelola dan memantau kegiatan usahanya agar dapat menekan potensi resiko kerusakan lingkungan yang dihasilkan.

    Bertempat di Ruang Pertemuan Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Demak, pada tanggal (11/02/20) dan berdasar surat dari PT. Jaya Vana Indonesia perihal permohonan proses izin lingkungan, maka dilakukan Sidang Pembahasan Dokumen UKL-UPL PT. Jaya Vana Indonesia.

    PT. Jaya Vana Indonesia merupakan industri pengolahan kayu untuk bahan bangunan dan plywood. Sedangkan PT. Pelita Anugerah merupakan rumah sakit pelita anugerah.

    Dalam Sidang Pembahasan Dokumen UKL-UPL PT. Jaya Vana Indonesia dan PT. Pelita Anugerah kali ini dipimpin oleh Sekretaris Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Demak dan dihadiri oleh Tim Teknis antara lain : Dinakerind, Satpol PP, Dinputaru, DinPMPTSP, Kecamatan Mranggen, Desa Kembangarum, Desa Bandungrejo dan Bidang terkait.

  • Berita

    RAKOR SINKRONISASI SISTEM PERENCANAAN PENGANGGARAN KEBENCANAAN TA 2021

    Selasa, 11 Februari 2020. Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) Kabupaten Demak menyelenggarakan Rapat Koordinasi dengan tema “Rakor Sinkronisasi Sistem Perencanaan Penganggaran Kebencanaan Tahun Anggaran 2021”  dengan mengundang OPD terkait dan 14 Kecamatan di Kabupaten Demak dengan jumlah personil 50 Orang yang terdiri dari Kesra Bag. Umum, SATPOL PP, KESBANGPOLINMAS, DINSOS P2PA, DINLUTKAN, DINPERKIM, DINPUTARU, DINDIKBUD, DINPERTAN, DINLH, DINHUB, DKK, KEMENAG, 14 KECAMATAN Dan Struktural BPBD Kab. Demak

    Kegiatan yang dibuka oleh Kalaksa BPBD Kab Demak Bapak Drs. M. AGUS NUGROHO LP bahwa 5 (lima) Arahan Presiden yang ditekakan kepada masyarakat. Penanggulangan Bencana Urusan Bersama, Permendagri No 101 Tahun 2019 Penanggulangan Bencana menjadi Wajib Urusan semua. Sinergitas Pentahelix dalam Mitigasi Bencana tidak hanya Sosialisasi, Komunikasi, Simulasi namun harus disertai dengan Doa dan Sedekah. Kelima helix tersebut yaitu Pemerintah, Akademis, Dunia Usaha, Media massa dan Masyarakat.

    • Desa harus bisa mengenali ancaman bencananya, dan harus ada anggaran desa untuk menanggulangi bencana itu.
    • Tiap Desa harus selalu aktif melaporkan kejadian yang ada di Desa melalui RollCall BPBD yang rutin setiap hari kita laksanakan pada 2 sift yaitu jam 09.00 WIB dan 21.00 WIB
    • Permasalahan yang ada di Desa bahwa : Desa-desa belum melaksanakan Permendes, Pembangunan Desa tertinggal, Transmigrasi.

    Pembahasan kedua oleh Bappeda Kab Demak, Bapak Amir dengan tema “Sistem Perencanaan Kebencanaan Dalam Perspektif Permendagri 90 Tahun 2019”

    Nomenklatur perencanaan berubah, menerapkan SIPD dalam Perencanaan. Setiap OPD wajib melakukan Pemetaan dan diubah sesuai Permendagri baru. Pemerintah merupakan pelayanan dasar Penanggulangan Bencana. Ketentuan peralihan Nomenklatur mulai tanggal 01 Januari 2020.

    Langkah tindak lanjut :

    1. Pemetaan urusan, bidang urusan, program, kebijakan
    2. Pemetaan Organisasi (Perangkat Daerah)
    3. Penyelarasan fungsi berdasarkan urusan
    4. Pemetaan Kode Rekening

    Rencana Tindak Lanjut :

    1. Melakukan Pemetaan Program RPJMD dan Kegiatan Renstra OPD sesuai Permendagri No 90 Tahun 2019
    2. Pemetaan dituangkan dalam Renja 2021 dan RKPD 2021

    credit : http://bpbd.demakkab.go.id/index.php/2020/02/11/rakor-sinkronisasi-sistem-perencanaan-penganggaran-kebencanaan-ta-2021/