Berita,  Bidang 1

Review Kajian Lingkungan Hidup Strategis (KLHS) RPJMD Kabupaten Demak Tahun 2016-2021

 

Arah kebijakan daerah 5 tahunan dituangkan dalam Rencana Pembangunan Jangka Menengah daerah (RPJMD). RPJMD merupakan penjabaran visi, misi, dan program kepala daerah yang memuat tujuan, saran, strategi, arah kebijakan, pembangunan Daerah dan keuangan Daerah, serta program Perangkat Daerah dan lintas Perangkat Daerah yang disertai dengan kerangka pendanaan bersifat indikatif untuk jangka waktu 5 (lima) tahun yang disusun dengan berpedoman pada RPJPD dan RPJMN. Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) merupakan satu kesatuan dalam sistem perencanaan pembangunan nasional jangka menengah.

Rencana Pembangunan Jangka Menegah Daerah (RPJMD) Kabupaten Demak Tahun 2016 – 2021 merupakan bagian integral dari kebijakan dan program Pemerintah kabupaten Demak serta merupakan landasan dan pedoman bagi seluruh aparat dalam pelaksanaan tugas penyelenggaraan pemerintah dan pembangunan selama kurun waktu 5 (lima) tahun. Penyusunan RPJMD tersebut memenuhi amanat Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional dan Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tata Cara Penyusunan, Pengendalian, dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah. Sedangkan secara teknis penyusunan RPJMD maupun perubahannya mengikuti Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentyang Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah Tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, dan Rencana Kerja Pemerintah daerah.

Kajian Lingkungan Hidup Strategis (KLHS) merupakan pelaksanaan Undang – Undang No.32 tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup.  Pasal 15 memberikan amanah kepada Pemerintah dan Pemerintah Daerah untuk melaksanakan KLHS, untuk memastikan bahwa prinsip pembangunan berkelanjutan telah menjadi dasar dan terintegrasi dalam pembangunan suatu wilayah dan/atau kebijakan, rencana, dan/atau program. Pasal tersebut juga mengatur kewajiban penyusunan KLHS untuk penyusunan atau evaluasi Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW) beserta rinciannya, Rencana Pembangunan Jangka Panjang (RPJP), serta Rencana Pembangunan Jangka (RPJM) Nasional, Provinsi, dan kabupaten/Kota. KLHS Perubahan RPJMD juga harus memperhatikan Peraturan Presiden Nomor 59 Tahun 2017 tentang Pelaksanaan Pencapaian Tujuan Pembangunan Berkelanjutan (TPB) yang secara eksplisit menyebutkan bahwa pencapaian TPB di daerah dilaksanakan dalam dokumen perencanaan pembangunan daerah yaitu RPJMD. Prosedur penyusunan KLHS untuk mengkaji RPJMD maupun perubahannya selanjutnya diatur dalam Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 7 Tahun 2018 tentang Pembuatan dan Pelaksanaan Kajian Lingkungan Hidup Strategis dalam Penyusunan Rencana pembangunan Jangka Menengah daerah.

Dalam rangka pelaksanaan Ekspose laporan Akhir Review KLHS RPJMD Kabupaten Demak 2016-2021 pada tanggal (16/07/19) Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Demak mengadakan Review Kajian Lingkungan Hidup Strategis (KLHS) RPJMD Kabupaten Demak Tahun 2016-2021 di Ruang Pertemuan Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Kabupaten Demak pada pukul 09:00 WIB s/d Selesai.

Pada acara Review KLHS RPJMD Kabupaten Demak 2016-2021 dihadiri oleh 14 Sekretaris Kecamatan, Dinas teknis ( Disnakerin, Satpol PP, Dinpmptsp, Bappeda, Setda Bagian Hukum, Organisasi, Tata Pemerintah). Pada acara dijelaskan Laporan KLHS (Kajian Lingkungan Hidup Strategis) RPJMD Kabupaten Demak selama 5 tahun.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *