Bidang 1 Dinas Lingkungan Hidup

Bidang Penataan dan Penaatan Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup mempunyai tugas menyiapkan perumusan kebijakan teknis, pembinaan, pelaksanaan, pengendalian, pengoordinasian dan pengelolaan kegiatan di Bidang Penataan dan Penaatan Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup.

Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7, Bidang Penataan dan Penaatan Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup mempunyai fungsi:

  1. penyiapan bahan perumusan kebijakan teknis, pembinaan dan pelaksanaan kegiatan di Bidang Penataan dan Penaatan Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup;
  2. pengelolaan dan penyelenggaraan kegiatan di Bidang Penataan dan Penataan Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup;
  3. pengoordinasian dan pengendalian pelaksanaan kegiatan di Bidang Penataan dan Penaatan Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup;
  4. pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Kepala Dinas sesuai dengan tugas dan fungsinya.

Kepala Bidang Penataan dan Penaatan Perlindungan Pengelolaan Lingkungan Hidup mempunyai tugas:

1. merumuskan program dan rencana kerja serta rencana kegiatan di Bidang Penataan dan Penaatan Perlindungan Pengelolaan Lingkungan Hidup;

2. mempelajari dan melaksanakan peraturan perundang-undangan, keputusan, petunjuk pelaksanaan dan petunjuk teknis Bidang Penataan dan Penaatan Perlindungan Pengelolaan Lingkungan Hidup;

3. memberi petunjuk, arahan serta membagi tugas kepada bawahan dalam pelaksanaan tugas;

4. mengoordinasikan pelaksanaan tugas bawahan berdasarkan/sesuai ketentuan yang berlaku;

5. menyelenggarakan konsultasi dan koordinasi dengan pihak terkait;

6. merumuskan bahan kebijakan teknis Penataan dan Penaatan Perlindungan Pengelolaan Lingkungan Hidup sesuai dengan peraturan perundang-undangan sesuai kajian pimpinan;

7.mengoordinasikan dan mensinkronkan muatan Rencana Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (RPPLH) dalam Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD) dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD);

8.mengoordinasikan penyusunan tata ruang yang berbasis daya dukung dan daya tampung lingkungan hidup;

9.menyusun dokumen Rencana Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (RPPLH), Kajian Lingkungan Hidup Strategis (KLHS) Kabupaten, Instrumen ekonomi lingkungan hidup (PDB dan PDRB hijau, mekanisme insentif disinsentif, pendanaan lingkungan hidup), Neraca Sumber Daya Alam dan Lingkungan Hidup, Status Lingkungan Hidup Daerah, Indeks Kualitas Lingkungan Hidup;

10.mengoordinasikan penyusunan instrumen pencegahan pencemaran dan/atau kerusakan lingkungan hidup (Amdal, UKL-UPL, izin lingkungan, Audit Lingkungan Hidup, Analisis Resiko Lingkungan Hidup)

11.menyusun tim kajian dokumen lingkungan hidup yang transparan (komisi penilai, tim pakar dan konsultan);

12.menginventarisir data dan informasi sumber daya alam;

13.mensinkronkan RPPLH Kabupaten dengan Provinsi dan Ekoregion;

14.menentukan daya dukung dan daya tampung lingkungan hidup;

15.melakukan sosialisasi kepada pemangku kepentingan tentang RPPLH;

16.mengesahkan Kajian Lingkungan Hidup Strategis (KLHS);

17.memfasilitasi pembinaan, memantau dan mengevaluasi penyelenggaraan KLHS;

18.memfasilitasi keterlibatan masyarakat dalam pelaksanaan KLHS;

19.menilai dokumen lingkungan (AMDAL dan UKL-UPL);

20.melaksanakan proses penetapan kriteria usaha dan/atau kegiatan yang wajib dilengkapi formulir UKP-UPL;

21.meregistrasi Surat Pernyataan Pengelolaan Lingkungan (SPPL);

22.melaksanakan proses izin lingkungan;

23.menyusun kebijakan tentang tata cara pelayan pengaduan dan penyelesaian pengaduan masyarakat;

24.memfasilitasi penerimaan pengaduan atas usaha atau kegiatan yang tidak sesuai dengan izin Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup;

25.menelaah dan menverifikasi atas pengaduan;

26.menyusun rekomendasi tindaklanjut hasil verifikasi pengaduan;

27.melaksanakan bimbingan teknis, monitoring dan pelaporan atas hasil tindak lanjut pengaduan;

28.menyelesaikan sengketa lingkungan baik di luar pengadilan maupun melalui pengadilan;

29.melaksanakan sosialisasi tata cara pengaduan;

30;mengembangkan sistem informasi penerimaan pengaduan masyarakat atas usaha atau kegiatan yang tidak sesuai dengan izin Perlindungan danPengelolaan Lingkungan Hidup;

31.menyusun kebijakan pengawasan terhadap usaha dan atau kegiatan yang memiliki izin lingkungan dan izin perlindungan dan pengelolaan lingkungan;

32.melaksanakan pengawasan terhadap penerima izin lingkungan dan izin perlindungan dan pengelolaan lingkungan;

33.melaksanakan pengawasan tindaklanjut rekomendasi hasil evaluasi penerima izin lingkungan dan izin perlindungan dan pengelolaan lingkungan;

34.melaksanakan pembinaan dan pengawasan terhadap Petugas Pengawas Lingkungan Hidup Daerah;

35.membentuk tim monitoring dan koordinasi penegakan hukum

36.melaksanakan penegakan hukum atas pelanggaran Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup;

37.melaksanakan penyidikan perkara pelanggaran lingkungan hidup;

38.menangani barang bukti dan hukum pidana secara terpadu;

39.memantau dan mengevaluasi pelaksanaan RPPLH;

40.mengevaluasi dan menilai prestasi kerja bawahan berdasarkan sasaran kerja pegawai dan perilaku kerja sesuai ketentuan;

41.melaporkan pelaksanaan program dan kegiatan di Bidang Penataan dan Penaatan Perlindungan Pengelolaan Lingkungan Hidup kepada atasan;

42.melaksanakan tugas kedinasan lain yang diberikan oleh atasan.

 

Kepala Seksi Perencanaan dan Kajian Dampak Lingkungan Hidup mempunyai uraian tugas:

 1. merumuskan program dan rencana kerja serta rencana kegiatan di Seksi Perencanaan dan Kajian Dampak Lingkungan Hidup;

2. mempelajari dan melaksanakan peraturan perundang-undangan, keputusan, petunjuk pelaksanaan dan petunjuk teknis yang terkait dengan Seksi Perencanaan dan Kajian Dampak Lingkungan Hidup;

3.membagi tugas, memberi petunjuk dan membimbing kepada bawahannya dalam melaksanakan tugas berdasarkan jabatan dan kompetensi;

4.menyelenggarakan konsultasi dan koordinasi dengan pihak terkait;

5.menyusun bahan kebijakan teknis di Seksi Perencanaan dan Kajian Dampak Lingkungan Hidup sesuai dengan peraturan perundang-undangan dan petunjuk teknis sebagai bahan kajian pimpinan;

6.mengoordinasikan dan mensinkronkan muatan Rencana Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (RPPLH) dalam Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD) dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD);

7.mensinkronkan RPPLH Kabupaten dengan Provinsi dan Ekoregion;

8.mengoordinasikan penyusunan instrumen pencegahan pencemaran dan/atau kerusakan lingkungan hidup (Amdal, UKL-UPL, izin lingkungan, Audit Lingkungan Hidup, Analisis Resiko Lingkungan Hidup);

9.mengoordinasikan penyusunan tata ruang yang berbasis daya dukung dan daya tampung lingkungan hidup;

10.menyusun tim kajian dokumen lingkungan hidup yang transparan (komisi penilai, tim pakar dan konsultan)

11.menginventarisis data dan informasi sumber daya alam;

12.menentukan daya dukung dan daya tampung lingkungan hidup;

13.melaksanakan sosialisasi kepada pemangku kepentingan tentang RPPLH;

14.mengesahkan Kajian Lingkungan Hidup Strategis (KLHS);

15.memfasilitasi pembinaan penyelenggaraan KLHS;

16.memfasilitasi keterlibatan masyarakat dalam pelaksanaan KLHS;

17.memantau dan mengevaluasi pelaksanaan RPPLH serta KLHS;

18.menilai dokumen lingkungan (Dokumen Analisa Mengenai Dampak Lingkungan dan formulir UKL-UPL);

19.melaksanakan proses penetapan kriteria usaha dan/atau kegiatan yang wajib dilengkapi formulir UKP-UPL ;

20.meregistrasi Surat Pernyataan Pengelolaan Lingkungan (SPPL);

21.melaksanakan proses izin lingkungan;

22.melaksanakan penilaian prestasi kerja bawahan berdasarkan sasaran kerja pegawai dan perilaku kerja sesuai ketentuan;

23.mengevaluasi hasil pelaksanaan kegiatan di Seksi Perencanaan dan Kajian Dampak Lingkungan Hidup berdasarkan program kerja;

24.membuat laporan pelaksanaan kegiatan di Seksi Perencanaan dan Kajian Dampak Lingkungan Hidup sesuai dengan hasil pelaksanaan kegiatan;

25.melaksanakan tugas kedinasan lain yang diberikan oleh atasan.

 

Kepala Seksi Pengaduan dan Penyelesaian Sengketa Lingkungan Hidup mempunyai uraian tugas:

 merumuskan program dan rencana kerja serta rencana kegiatan di Seksi Pengaduan dan Penyelesaian Sengketa Lingkungan Hidup;

mempelajari dan melaksanakan peraturan perundang-undangan, keputusan, petunjuk pelaksanaan dan petunjuk teknis yang terkait dengan Seksi Pengaduan dan Penyelesaian Sengketa Lingkungan Hidup;

membagi tugas, memberi petunjuk dan membimbing kepada bawahannya dalam melaksanakan tugas berdasarkan jabatan dan kompetensi;

menyelenggarakan konsultasi dan koordinasi dengan pihak terkait;

menyusun bahan kebijakan teknis di Seksi Pengaduan dan Penyelesaian Sengketa Lingkungan Hidup sesuai dengan peraturan perundang-undangan dan petunjuk teknis sebagai bahan kajian pimpinan;

menyusun kebijakan tentang tata cara pelayan pengaduan dan penyelesaian pengaduan masyarakat;

menyusun kebijakan pengawasan terhadap usaha dan atau kegiatan yang memiliki izin lingkungan dan izin perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup;

memfasilitasi penerimaan pengaduan atas usaha atau kegiatan yang tidak sesuai dengan izin Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup;

menyusun rekomendasi tindaklanjut hasil verifikasi pengaduan;

melaksanakan penelaahan dan menverifikasi atas pengaduan;

melaksanakan bimbingan teknis, monitoring dan pelaporan atas hasil tindak lanjut pengaduan;

memfasilitasi penyelesaian sengketa lingkungan hidup baik di luar pengadilan maupun melalui pengadilan;

melaksanakan sosialisasi tata cara pengaduan;

mengembangkan sistem informasi penerimaan pengaduan masyarakat atas usaha atau kegiatan yang tidak sesuai dengan izin perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup;

melaksanakan pengawasan terhadap penerima izin lingkungan dan izin perlindungan dan pengelolaan lingkungan;

melaksanakan pengawasan tindaklanjut rekomendasi hasil evaluasi penerima izin lingkungan dan izin perlindungan dan pengelolaan lingkungan;

memfasilitasi pembentukan lembaga penyedia jasa penyelesaian sengketa lingkungan hidup;

menyiapkan bahan/data dalam rangka pengajuan gugatan ganti rugi dan tindakan tertentu terhadap usaha dan/atau kerusakan lingkungan hidup yang mengakibatkan kerugian lingkungan hidup;

membina dan mengawasi Petugas Pengawas Lingkungan Hidup Daerah;

melaksanakan koordinasi dengan penegak hukum terhadap pelanggaran perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup;

melaksanakan investigasi terhadap pelanggaran perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup;

melaksanakan penilaian prestasi kerja bawahan berdasarkan sasaran kerja pegawai dan perilaku kerja sesuai ketentuan;

mengevaluasi hasil pelaksanaan kegiatan di Seksi Perencanaan dan Kajian Dampak Lingkungan Hidup berdasarkan program kerja;

membuat laporan pelaksanaan kegiatan di Seksi Perencanaan dan Kajian Dampak Lingkungan Hidup sesuai dengan hasil pelaksanaan kegiatan;

melaksanakan tugas kedinasan lain yang diberikan oleh atasan.

Leave Comment

Your email address will not be published. Required fields are marked *